RINGKASAN ISI PERMENDAGRI 20/2018

RINGKASAN ISI PERMENDAGRI 20/2018

Manakala membaca Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat diambil ringkasan substansial sbb:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintah,kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul / hak tradisional yang di akui
dan di hormati dalam sistem pemerintahan
NKRI.

2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, dalam sistem
Pemerintahan NKRI.

3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di
bantu Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa.

4.BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah di tetapkan secara Demokratis.

5.RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa .
Penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) Untuk jangka 1
(satu) Tahun)

6.APBDes : Anggaran Pendapatan & Belanja
Desa/Rencana Keuangan Tahunan
Dasa

7.PKPKD : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa.(Kapala Desa)

8.PPKD : Pelaksana Pengelola Keuangan
Desa (Perangkat Desa)

9.KAUR : Kepala Urusan Perangkat Desa
sebagai Staf Sekretaris Desa yang
Menjalankan tugas PPKD

10.KASI : Kepala Seksi sebagai pelaksana
Teknisyang menjalankan Tugas
PPKD

11.SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

12.DPA. : Dokumen Pelaksana Anggaran

13.DPPA. : Dokumen Pelaksana Perubahan
Anggaran

14.DPAL. : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lanjutan

15.RAK. : Rencana Anggaran Kas Desa

16.SPP : Surat Perintah Pembayaran

17.APIP : Aparat Pengawas Internal
Pemerintah

18.PKA. : Pelaksana Kegiatan Anggaran

19.Kepala Desa menguasakan Kaur dan Kasi
sebagai PKA sesuai tugasnya menyusun
DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Perdes APBDes dan Penjabaran APBDes di
tetapkan

20. DPA yang dimaksud :
a. Rencana Kegiatan Anggaran Desa
b. Rencana Kegiatan Desa
c. Rencana anggaran Biaya

21. Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan
Anggaran(PKA) menyerahkan rancangan
DPA kepada Kepada Kepala Desa melalui
Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari
kerja setelah Kades Menguasakan
sebagaimana dimaksud pada point Nomor.

22. Sekdes melakukan Verfikasi rancangan
DPA paling lama 15 hari kerja sejak
Kaur ,Kasi Menyerahkan DPA

23. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA
yang telah diverifikasi Sekdes

24. Bila terjadi perubahan Perdes APBDes dan/
perubahan Perdes penjabaran/perubahan
Kegiatan Kades Menguasakan Kaur dan
Kasi PKA untuk menyusun rancangan
DPPA.
Pengajuan SPP berikutnya wajib
menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan Kegiatan dan anggaran.

25. PKA tidak lebih dari 10 hari untuk
melaksanakan sejak anggaran di terima.

26. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran
anggaran kedalam buku kas Umum dan
buku kas Panjar.

27.Kaur , Kasi (PKA) menyampaikan
pertanggung jawaban pencairan berupa
bukti Pembayaran kepada Sekdes.

28.Sekdes memeriksa kesesuaian bukti
transaksi yang disampaikan Kaur,Kasi
(PKA)

29.Sekdes Berkewajiban untuk ;
a. Meneliti kelengkapan yang di ajukan
Kasi ,Kaur (PKA)
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan
atas permintaan Pembayaran
c. menguji ketersediaan dana untuk
kegiatan dimaksud
d. menolak pengajuan permintaan
pembayaran Kaur,Kasi PKA bila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetepkan.

30.Kades menyetujui permintaan pembayaran
sesuai dengan hasil verifikasi yang
dilakukan Oleh Sekdes

31. Kaur Keuangan mencairkan sesuai SPP
setelah mendapat persetujuan Kades.

32.Kaur dan Kasi (PKA) wajib menyampaikan
laporan ahir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan Anggaran kepada Kades paling lambat
7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

33.Kaur Keuangan sebagai wajib
pungut(WAPU) pajak terhadap pengeluaran
kas Desa atas Beban belanja
pegawai,barang/jasa dan modal sesuai
peraturan perundang-undangan.

34.Penata usahaan keuangan dilakukan oleh
Kaur Keuangan sebagai pelaksana Fungsi
Kebendaharaan.

35.Penatausahaan dilakukan dengan mencatat
setiap penerimaan,pengeluaran dalam buku
Kas Umum dan di tutup setiap ahir bulan.

36.Kaur keuangan wajib membuat buku
pembantu kas Umum yang terdiri atas:
a. Buku Pembantu Bank
b. Buku Pembantu Pajak dan
c. Buku pembantu Panjar

37.- Buku pembantu Bank merupakan catatan
penerimaan dan pengeluaran melalui
rekening Kas Desa,
– Buku pembantu pajak sebagaimana
dimaksud merupakan catan pemerimaan
potongan Pajak dan pengeluaran setoran.
-Buku Pembantu Panjar merupakan catatan
pemberian dan panjar

38.Pengeluaran untuk belanja pegawai
dilakukan secara langsung oleh kaur
keuangan dan di Ketahui Kepala Desa.

39.Pengeluaran dimaksud dibuktikan kuitansi
pengeluaran dan dan kuitansi penerimaan

40.Kuitansi penerimaan sebagaimana
dimaksud ditandatangani oleh penerima
Dana.

41.Buku Kas umum ditutup setiap ahir bulan
dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada
Sekdes Paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

42.Sekretaris Desa melakukan Verivikasi ,
Evaluasi dan Analisis atas laporan
sebagaimana di Maksud point 41.

43.Sekretaris Desa melaporkan hasil
Verifikasi, Evaluasi dan analisis
disampaikan kepada Kepala Desa.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin..

H. NUR ROZUQI, S.Pd
Direktur Lembaga Kajian Desa Indonesia.
Ketua Umum DPP Forsekdesi.
Tutor Nasional Tata Kelola Desa.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan