PENYEBUTAN “ROTASI” DAN “HAK PREROGATIF”, PROTET GAGAL PAHAM ATAU AROGAN ?

PENYEBUTAN “ROTASI” DAN “HAK PREROGATIF”, PROTET GAGAL PAHAM ATAU AROGAN ?

Yang disebut “Pengisian”, pasti ada “Kekosongan” Kalau Perangkat Desa lengkap, maka tidak dibenarkan melalukan pengisian. Apalagi dengan cara penunjukan.

Pengisian Perangkat Desa itu dilakukan dengan mutasi dulu jika perlu dan Perangkat Desa yang bersangkutan mau, baru kemudian dilakukan penjaringan dan penyaringan.

Oleh karena itu tidaklah dibenarkan adanya mutasi apabila jumlah Perangkat Desa lengkap atau tidak ada kekosongan.

Ketahuilah, tidak ada kausul hukumnya tentang sebutan “rotasi” perangkat desa. Begitu juga dengan sebutan “Hak Prerogatif” Kepala Desa.

Ingat, ini tugas kepemimpinan, bukan hak kekuasaan.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin…

H. NUR ROZUQI, S.Pd
Direktur Lembaga Kajian Desa Indonesia.
Ketua Umum DPP Forsekdesi.
Tutor Nasional Tata Kelola Desa.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan