LPPDES, LPRP APBDES, LK BPD, LEK KADES, LKPPDes dan LKPRP APBDes SEBAGAI BENTUK TANGGUNGJAWAB KADES DAN BPD KEPADA RAKYAT

LPPDES, LPRP APBDES, LK BPD, LEK KADES, LKPPDes dan LKPRP APBDes SEBAGAI BENTUK TANGGUNGJAWAB KADES DAN BPD KEPADA RAKYAT

Masih saja ada yang berpendapat bahwa LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LPRP APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) itu bukan Perdes, karena itu disampaikan oleh Kades kepada Bupati, kepada BPD hanya keterangan, yaitu LKPPDes (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPRP APBDes (Laporan keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), jadi BPD tidak bisa menolak, demikian juga kepada masyarakat cukup diinfornasikan. Sedangkan LK BPD (Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa) dan LEK Kades (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa) itu tidak penting, toh Bupati kan tidak pernah minta, lagi pula BPD itu kerjanya apa.

Terhadap orang yang gagal paham seperti ini, sekarang perlu dipahamkan dengan uraian sebagai berikut:

1. LPPDes dan LPRP APBDes:

a. Bahwa LPPDes dan LPRP APBDes terdiri atas akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

b. Bahwa LPPDes dan LPRP APBDes disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Perdes, diundangkan dalam Lembaran Desa.

c. Bahwa LPPDes dan LPRP APBDes dibuat dalam satu Perdes atau tidak terpisah.

d. Bahwa LPPDes dan LPRP APBDes akhir tahun anggaran, berisi laporan satu tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah habis tahun anggaran.

e. Bahwa LPPDes dan LPRP APBDes akhir masa jabatan, berisi laporan selama menjabat, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

2. LK BPD dan LEK Kades

a. Bahwa LK BPD dan LEK Kades terdiri atas akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

b. Bahwa LK BPD dan LEK Kades disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Peraturan BPD, diundangkan dalam Berita Desa.

c. Bahwa LK BPD dan LEK Kades dibuat dalam satu Peraturan BPD atau tidak terpisah.

d. Bahwa LK BPD dan LEK Kades akhir tahun anggaran, berisi laporan satu tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah habis tahun anggaran.

e. Bahwa LK BPD akhir masa jabatan BPD, berisi laporan selama menjabat, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan.

f. Bahwa LEK Kades akhir masa jabatan, berisi laporan selama menjabat, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan Kades.

3. LKPPDes dan LKPRP APBDes

a. Bahwa LKPPDes dan LKPRP APBDes terdiri atas akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

b. Bahwa LKPPDes dan LKPRP APBDes disampaikan oleh Kades kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum habis tenggang waktu berakhirnya penyampaian LPPDes dan LPRP APBDes kepada Bupati.

c. Bahwa LKPPDes dan LKPRP APBDes dibuat dalam satu eksemplar atau tidak terpisah.

d. Bahwa LKPPDes dan LKPRP APBDes akhir tahun anggaran, berisi laporan satu tahun anggaran, disampaikan oleh Kades kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum habis tenggang waktu berakhirnya penyampaian LPPDes dan LPRP APBDes kepada Bupati.

e. Bahwa LKPPDes dan LKPRP APBDes akhir masa jabatan, berisi laporan selama menjabat, disampaikan oleh Kades kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum habis tenggang waktu berakhirnya penyampaian LPPDes dan LPRP APBDes kepada Bupati.

Sebagai rujuannya, mari kita baca bab, pasal dan ayat dalam Permendagri berikut:

PERMENDAGRI 20/2018

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 70

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.

PERMENDAGRI 46/2016

BAB III
LAPORAN KEPALA DESA
Bagian Satu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pendahuluan;
b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
h. Penutup.

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a memuat uraian tentang:
a. Tujuan penyusunan laporan;
b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
c. Strategi dan kebijakan.

(4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja
Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa.

2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b) Bidang Pembangunan;
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e) Bidang Tak Terduga;
f) Jumlah Belanja; dan
g) Surplus/Defisit.

3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
a) Penerimaan Pembiayaan ;
b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
c) Selisih Pembiayaan.
d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum pada ayat (8) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

(9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
a. kesimpulan laporan;
b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

(11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

(12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 6

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:
a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

(2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 7

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan,

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran.

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
b. Meminta keterangan atau informasi.
c. Menyatakan pendapat.
d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 10

(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.

(3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 11

(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.

(2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

PERMENDAGRI 110/2016

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 48

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d. Prestasi Kepala Desa.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 49

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
b. meminta keterangan atau informasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan
musyawarah Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan
memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Salam GERAKAN DESA MERDEKA.
Dari PADEPOKAN DESA.
Oleh LEMBAGA KAJIAN DESA.
Dalam NGAJI DESA.

 

H. NUR ROZUQI, S.Pd
Direktur Lembaga Kajian Desa Indonesia.
Ketua Umum DPP Forsekdesi.
Tutor Nasional Tata Kelola Desa.

1 Comment

Tinggalkan Balasan