KEPALA DUSUN ATAU SEBUTAN LAINNYA

dwimulyo.desa.id. 03 Maret 2020
(tinjauan historis yudisial)

Keberadaan Kepala Wilayah pada sebuah desa yang hanya terdiri atas satu perdikan/rumpun/wilayah, atau sebutan lainnya masih saja banyak yang gagal paham. Karena itu, uraian berikut ini mari dicermati:

1. Di era (a). UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah; (b). UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; (c). UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja; dan (d). UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Ada jabatan SENDEN atau sebutan lainnya yang berkedudukan di krajan (dusun induk) desa, berfungsi sebagai wakil Kepala Desa dan bertanggung jawab di wilayah krajan. Sedangkan di dusun atau sebutan lainnya yang terpisah krajan dijabat KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya.
Dalam SOTKPDes nya, SENDEN atau sebutan lainnya sebagai orang ke-dua setelah Kepala Desa atau sebutan lainnya. Sedangkan KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya sebagai kepala wilayah kampung yang terpisah dari induk desa.

2. Sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam SOTKPDes mengalami perubahan yang sangat signivikan, yaitu jabatan sebagai orang ke-dua di Desa adalah SEKRETARIS DESA atau sebutan lainnya. Adapun Jabatan SENDEN atau sebuatan lainnya di kasih SK Penyesuaian menjadi KEPALA DUSUN atau sebutan lainnya sanpai habis masa jabatannya. Khusus untuk desa yang hanya terdiri atas satu rumpun perkampungan, setelah habis masa jabatannya, maka tidak dibenarkan diangkat KEPALA DUSUN baru. Karena jabatan Kepala Dusun tersebut hanya menghabiskan masa jabatan seorang SENDEN. Sedangkan Desa yang terdiri atas dua rumpun perkampungan atau lebih, tetap harus diangkat Kepala Dusun baru.

3. Begitu pula di era (a). UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (b). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan (c). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana Jabatan Kepala Desa atau sebutan lainnya itu tidak ada wakilnya. Kepala Desa itu dipilih dan diangkat secara tunggal.
Kepala Dusun itu hanya perwakilan Kepala Desa yang ada di dusun (baik krajan maupun pecahan perkampungan desa tersebut) yang berfungsi sebagai koordinator dan penanggung jawab wilayah dusunnya.

4. Jadi terhadap topik KAPALA DUSUN atau sebutan lainnya, kita jangan malakukan analisa berdasarkan asumsi dan logika akal semata, tapi harus pula berdasarkan Sejarah dan logika Hukum yang berlaku.

5. Selanjutnya tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Dusun, silakan baca Pasal 4 dan Pasal 10 dari Permendagri no. 84, th. 2015.

6. Bahwa Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah jabatan personal yang merupakan bagian dari Pemerintah Desa. Tentunya tidak ada kausul hukum tentang struktur pengurus dusun.

7. Bahwa Kepala Dusun sebagai pimpinan wilayah yang merupakan bagian dari suatu desa, secara personal bertanggungjawab atas seluruh aspek kehidupan berdesa masyarakat wilayah kerjanya.

Terimakasih
Semoga barokah
Aamiin..

H. NUR ROZUQI, S.Pd
Direktur Lembaga Kajian Desa Indonesia.
Ketua Umum DPP Forsekdesi.
Tutor Nasional Tata Kelola Desa.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan