RT DAN RW DALAM LKD

RT DAN RW DALAM LKD

Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) itu termasuk kategori LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa).

 

Sebagai LKD artinya RT dan RW itu tidak personal atau hanya ketua saja, melainkan terdiri atas beberapa unsur dalam struktur kepengurusannya.

Idealitasnya:

Minimal terdiri atas:
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara

Lengkapnya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhannya. Contoh kepengurusan yang lengkap sebagai berikut:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris.
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara.
6. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
7. Seksi Keamanan dan Lingkungan Hidup.
8. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Tata Laksana Rumah Tangga.
9. Seksi Pemuda, Olah Raga, Seni, dan Budaya.

Jumlah anggota RT dapat berdasarkan KK (Kepala Keluarga) dapat pula berdasarkan KS (Kepala Somah/Rumah).

Jumlah anggota RT antara di pedesaan dan perkotaan juga dapat menyesuaikan kondisi kawasannya.

Di kawasan pedesaan makaimal jumlah anggota RT 40 KS atau 50 KK.

Di kawasan perkotaan maksimal jumlah anggota RT 75 KS atau 100 KK.

Sedangkan jumlah anggota RW antara di pedesaan dan perkotaan juga dapat menyesuaikan kondisi kawasannya.

Di kawasan pedesaan makaimal jumlah anggota RW antara 3 hingga 4 wilayah RT.

Di kawasan perkotaan maksimal jumlah anggota RW antara 5 hingga 7 wilayah RT.

Kepengurusan RT dan RW dibentuk atas musyawarah KK atau KS, dan di-SK-kan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Pengurus RT dan RW berhak mendapatkan Insentif dari APBDes bagi pedesaan dan APBD bagi perkotaan.

Legalitasnya tentang RT dan RW ini harus diatur dengan Peraturan Bupati atau Walikota untuk kawasan perkotaan dan dengan Peraturan Desa untuk kawasan pedesaan.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin…

Oleh :

H. NUR ROZUQI, S.Pd
Direktur Lembaga Kajian Desa Indonesia.
Ketua Umum DPP Forsekdesi.
Tutor Nasional Tata Kelola Desa.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan